“ Tugas Pokok dan Fungsi Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif “
Oleh:
Tugas dan Fungsi MPR Serta Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan
Kekuasaan Penyelenggaraan Negara Dalam rangka pembahasan tentang organisisasi dan kelembagaan negara, dapat dilihat apabila kita mengetahui arti dari lembaga Negara dan hakikat
kekuasaan yang dilembagakan atau diorganisasikan kedalam bangunan kenegaraan. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, UUD 1945 menye butkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah
lembaga tinggi atau tertinggi negara. UUD 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum,
Kekuasaan Penyelenggaraan Negara Dalam rangka pembahasan tentang organisisasi dan kelembagaan negara, dapat dilihat apabila kita mengetahui arti dari lembaga Negara dan hakikat
kekuasaan yang dilembagakan atau diorganisasikan kedalam bangunan kenegaraan. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, UUD 1945 menye butkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah
lembaga tinggi atau tertinggi negara. UUD 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum,
rakyat, dan negara karena didalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antar Negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional.
Disamping mengatur mengenai proses pembagian kekuasaan, UUD juga
mengatur mengenai hubungan kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaganegara dalam penyelenggaraan negara. Untuk dapat menelaah tentang hubunganantar lembaga negara tersebut, kita perlu mencermati konsep kunci yang dipakaidalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia.
Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara danpemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistemdemokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya dior-ganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) ataupembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan cenderungbersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yangtercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi(checks and balances), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalamarti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.
Selama ini, UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifatvertikal. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai wujud penuh dalam wadah MPRyang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara [Pasal 1 ayat (2), sebelumperubahan]. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenanglembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden, DPA, DPR,BPK, dan MA. Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak dikenal pemisahanyang tegas, tetapi berdasarkan pada hasil perubahan, prinsip pemisahan kekuasaansecara horizontal jelas dianut, misalnya mengenai pemisahan antara pemegangkekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden [Pasal 5 ayat (1)] dan peme-gang kekuasaan legislatif yang berada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1)].
Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurutUUD, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermati karenasangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaganegara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukan cirikonstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanyakesewenang-wenangan kekuasaan.
Pembagian Kekuasaan Negara
Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam
kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan
perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali
hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem
politik di Indonesia secara umum dapat dikatagorikan pada empat masa dengan
ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik Demokrasi
Liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) [Orde lama], dan
Demokrasi Pancasila (1966-1998) [Orde Baru] dan Demokrasi berdasarkan UUD
[Orde Reformasi].
Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut
dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan
hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prin-
sip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah
adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula
ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD.
Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang
kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan
pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan
DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh
rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan
Komisi Yudisial; di bidang pengawasan keuangan ada BPK.
Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat
kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan
adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.
Menelaah hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR mulai tahun
1999-2002, terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Salah
satu perubahan mendasar tersebut adalah MPR tidak lagi berkedudukan sebagai
lembaga tertinggi karena prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam
kelembagaan MPR tapi oleh UUD [Pasal 1 ayat (2)].
UUD 1945 salah satunya mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan
pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercer-
min pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif,
dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip checks and balances system.
Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, berimplikasi pada berubahnya
struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saat ini lembaga
den, yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah DPR, dan
yang memegang Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.
Adanya perubahan terhadap fungsi dan kedudukan lembaga membawa imp-
likasi pada hubungan tata kerja antar lembaga negara karena pada prinsipnya
UUD 1945 mengatur lembaga negara sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan
secara tegas.
Pada kesempatan ini, saya hanya akan menyampaikan mengenai tugas dan
fungsi MPR yang dengan perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan tugas
lembaga negara lainnya. Sedangkan tugas dan fungsi lembaga negara lainnya
selain MPR akan disampaikan dalam bentuk pola hubungan antar masing-masing
lembaga.
Tugas dan Fungsi MPR
Perubahan tugas dan fungsi MPR dilakukan untuk melakukan penataan ulang
sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara optimal yang menganut
sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara dalam
kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya
seperti Presiden dan DPR.
Saat ini MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang
berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi
memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika
calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program
pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah
melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
yang sudah terpilih.
Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD
Tahun 1945 adalah:
1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar;
4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersa-
maan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil
Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa
jabatannya.
Bersambung...
